MUI Nyatakan Vaksin Meningitis Halal


Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin meningitis untuk jamaah haji, khususnya buatan Italia dan China, sebagai produk yang halal.

“Produk-produk itu dinyatakan halal,” kata Ketua MUI Ma`ruf Amin setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Rencananya, kata Ma`ruf, MUI akan memberikan pengumuman yang disertai penjelasan rinci tentang fatwa halal untuk vaksin meningitis itu dalam waktu dekat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Iwan Syam menjelaskan, fatwa MUI itu dikeluarkan sekitar dua hari yang lalu.

Masalah vaksin itu juga dibahas dalam pertemuan antara Presiden dan Dewan Pimpinan MUI. “Presiden menyambut baik fatwa MUI tersebut,” katanya.

Sebelumnya, MUI telah mempelajari keabsahan penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji Indonesia.

Penggunaan vaksin meningitis diwajibkan pemerintah Saudi Arabia untuk melindungi jamaah haji. Sebelumnya MUI menduga pemerintah Saudi Arabia tidak mengetahui produksi vaksin meningitis bersinggungan dengan enzim babi.

MUI sempat mempermasalahkan vaksin tersebut karena dugaan pemanfaatan babi. Alasan kedua adalah pencampuran vaksin secara cair dan sangat memungkinkan akan ikut terangkat di proses akhir, karena hanya disaring.

Ketiga, proses produksi vaksin meningitis formula baru atau pengganti ternyata diduga masih menggunakan bahan dari hewan yang diharamkan.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadap Presiden untuk membahas rencana musyawarah nasional MUI.

Dewan Pimpinan MUI yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI Sahal Mafudh menghadap Presiden di Kantor Kepresidenan pada pukul 15.00 WIB.

Turut mendampingi Sahal Mafud antara lain, Wakil Ketua Umum MUI Din Syamsuddin dan Ketua MUI Ma`ruf Amin. Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi juga hadir dalam pertemuan itu.

Ketua MUI dan juga Ketua Panitia Pelaksana Munas MUI Ma`ruf Amin menjelaskan, Dewan Pimpinan MUI menghadap Presiden untuk meminta kesediaan Presiden Yudhoyono untuk membuka Munas yang akan diselenggarakan pada 25-28 Juli di Jakarta itu.

“Tema besar Munas kali ini adalah meningkatkan peran ulama dalam perbaikan akhlak umat dan perbaikan ekonomi umat,” kata Ma`ruf.

Munas MUI diadakan setiap lima tahun sekali. Munas itu sebagai forum evaluasi sejumlah program yang sudah dijalankan MUI. Selain itu, Munas juga akan membahas sejumlah program yang akan dijalankan di masa datang.

Pada Munas 2010, MUI juga mengundang beberapa menteri untuk menyampaikan materi, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

MUI: Ada Vaksin Halal, Yang Haram Tidak Boleh Dipakai

Jakarta (ANTARA News) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa setelah ada vaksin meningitis yang halal, maka vaksin haram yang selama ini digunakan tidak boleh digunakan lagi.

“Tidak boleh digunakan lagi. Harus ditarik,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Ma`ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

MUI telah menetapkan bahwa dari tiga vaksin meningitis yang dapat digunakan oleh para calon jemaah haji dan umroh, dua diantaranya halal dan satu vaksin haram karena dalam proses pembuatannya bersinggungan dengan media babi (hewan yang haram dalam Islam).

Tim auditor LPPOM MUI sebelumnya telah melakukan auditing halal ke tiga perusahaan vaksin tersebut yakni Novartis Vaccine and Diagnotis S.r.l Italia pada tanggal 17-19 Mei 2010, Glaxo Smith Kline (GSK) Belgia yang diaudit tanggal 20-21 Mei 2010 dan Zheiyiang Tianjuan China yang diaudit tanggal 28-29 Juni 2010.

Setelah melalui rapat internal MUI, ditetapkan bahwa vaksin GSK dari Belgia dinyatakan haram sementara dua lainnya halal. Yang menjadi permasalahan, saat ini Kemenkes menggunakan vaksin yang haram tersebut dan telah didistribusikan ke beberapa daerah.

Dengan status haram yang disandang vaksin GSK, MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut tidak boleh digunakan sehingga dibutuhkan penarikan vaksin yang telah beredar.

Terkait biaya penarikan tersebut yang diperkirakan tidak sedikit, Ma`ruf menyebut itu adalah satu hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah.

“Ini adalah bagian dari biaya untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat terutama dalam kehidupan beragama,” ujarnya.

Ma`ruf mengakui adanya keterlambatan MUI dalam menetapkan fatwa halal atau haram terhadap vaksin tersebut karena adanya kendala teknis.

“Memang ada keterlambatan karena perusahaan tidak sekaligus membuka rahasia perusahaan mereka dalam pembuatan vaksin tersebut,” ujar Ma`ruf.

Untuk produk yang difatwakan halal, selanjutnya MUI akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku hingga dua tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat tersebut.

Perusahaan juga diminta untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal untuk menjaga konsistensi proses produksi guna menjaga kehalalan produk vaksin meningitis tersebut.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s